RKAB Tambang Kini Setiap Tahun: Efisiensi atau Beban Baru bagi Industri?

Saat ini, masa berlaku RKAB untuk usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia akan kembali diubah menjadi setiap satu tahun sekali, menggantikan skema tiga tahun yang diatur dalam Permen ESDM No. 10/2023. Perubahan ini muncul sebagai jawaban atas permasalahan oversupply komoditas seperti batu bara dan nikel, yang dipersalahkan karena masa persetujuan RKAB terlalu panjang dan membuat pemerintah kehilangan kontrol terhadap volume produksi.

Beberapa alasan utama perubahan skema ini antara lain:

• Rendahnya tingkat governance karena penyusunan RKAB tiga tahun membatasi kemampuan pemerintah memantau realisasi produksi dan stok terhadap permintaan global.
• Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan, serta menghindari jatuhnya harga komoditas bagi negara dan pelaku usaha.
• Memungkinkan evaluasi lebih cepat terhadap perusahaan tambang yang tidak produktif atau tidak memenuhi kewajiban reklamasi.

Reaksi dari pelaku industri tambang menunjukkan pembagian pandangan:

• Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak wacana ini, karena menganggap perubahan menjadi satu tahun dapat menghambat investasi dan merusak kepastian usaha bagi perusahaan yang telah merencanakan jangka menengah hingga panjang.
• Di sisi lain, Indonesia Mining Association (IMA) menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kebijakan, namun memberi catatan bahwa sistem pengajuan harus disiapkan agar proses tidak menumpuk dan menghambat operasional.

Dampak Potensial

Perubahan skema ini bisa membawa sejumlah konsekuensi signifikan bagi industri dan negara:

1. Kepastian Investasi; Masa berlaku tiga tahun memberikan ruang bagi perusahaan menyiapkan investasi besar, membeli alat berat, dan merancang proyek jangka panjang. Dengan satu tahun sekali, periode perencanaan menjadi sangat pendek, yang dapat meningkatkan risiko bagi investor.
2. Beban Administrasi & Kepatuhan; Setiap tahun perusahaan harus melakukan pengajuan ulang RKAB, yang berarti beban administrasi meningkat dan waktu manajemen operasional bisa terganggu. Evaluasi pemerintah juga harus dipercepat agar tidak terjadi backlog pengajuan.
3. Perbaikan Pengawasan & Tata Kelola; Positifnya, skema satu tahun dapat meningkatkan frekuensi evaluasi, sehingga perusahaan yang tidak produktif atau tidak mematuhi kewajiban reklamasi bisa segera diberi sanksi atau dihentikan operasionalnya, ini dapat mendorong praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab.
4. Dampak Harga Komoditas & Produksi; Jika pemerintah mulai memanfaatkan mekanisme ini untuk mengendalikan produksi, volume yang lebih sesuai permintaan dapat membantu menstabilkan harga komoditas, yang berdampak pada penerimaan negara. Namun, jika tidak diimbangi dengan mekanisme pasar yang baik, perusahaan bisa menekan produksi secara konservatif.

Rekomendasi untuk Industri

Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif dari perubahan ini, pelaku usaha tambang disarankan:

• Memperkuat fungsi internal monitoring dan risk management agar siap dengan pengajuan tahunan.
• Memastikan investasi yang fleksibel dan tidak hanya berorientasi jangka panjang kaku agar cepat beradaptasi.
• Meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi, lingkungan, dan produksi.
• Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun data realisasi produksi agar target RKAB lebih akurat dan realistis.

Kesimpulan

Perubahan masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat pengendalian produksi mineral dan batu bara, menyesuaikan dengan dinamika pasar global dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Kepastian investasi dan efisiensi operasional bisa terganggu, kalau sistem administrasi dan pengawasan tidak disiapkan dengan matang. Bagi industri tambang, ini menjadi momentum adaptasi untuk meningkatkan tata kelola, fleksibilitas, dan profesionalisme.